Juru Bicara MK : Bantah Putusan MK Undang Undang Sistem Pemilu Bocor

PENJEDAR-- Juru Bicara MK Fajar Laksono, Menyampaikan dugaan kebocoran informasi putusan perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 terkait gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada undnag – undang Pemilu.

Fajar menyampaikan "Dibahas saja belum," ujar Fajar ketika dihubungi Antara dari Jakarta, Senin, 29-5-2023.

Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan sidang pada Selasa, 23-5-2023, para pihak akan menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim konstitusi paling lambat pada 31 Mei 2023 pukul 11.00 WIB.

Baca Juga: Gonjang Ganjing Bocoran Putusan MK Sistem Pemilu 2024

Selanjutnya, majelis hakim akan membahas dan mengambil keputusan atas perkara tersebut.

"jika putusan sudah siap, baru diagendakan sidang pengucapan putusan," Jelasnya.

Fajar menjelaskan hingga saat ini, putusan perkara Nomor: 114/PUU-XX/2022 belum memasuki tahap pembahasan. Penjelasan ini sekaligus membantah adanya kebocoran informasi putusan terkait sistem pemilu di Indonesia.

Sebagaimana diketahui, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana mengklaim mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem proporsional tertutup atau coblos partai.

Baca Juga: Syarat Pendaftaran Bawaslu Kabupaten Kota Zona 7 Jawa Timur 2023 Pemilu 2024

Berikut tulis Denny Indrayaa di twiternya "Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindranaya, Minggu.

Dalam cuitannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya di Mahkamah Konstitusi. Meski tidak menjawab dengan gamblang, Denny memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," Jelas Denny.